Menjadi PNS: Cara Lain Memeluk Cita-cita Orang Tua dan Mengikhlaskan Risiko

Gue milih jadi PNS awalnya demi bikin ortu bahagia—versi “anak sukses” menurut generasi yang pernah dikirim negara ke pulau terpencil di NTT. Dulu itu terdengar mulia. Sekarang gue paham: itu juga semacam kontrak batin yang isinya sederhana—kamu boleh punya mimpi, tapi pastikan mimpi itu kompatibel sama stempel “abdi negara”.

Masuk PNS bikin gue belajar matematika tingkat lanjut. Bukan integral, tapi cara mensyukuri gaji awal yang rasanya kayak “demo mode”: fiturnya ada, tapi sebagian besar dikunci. Take home pay PNS waktu itu cuma sekitar 10% dari sebulan gue jaga klinik. Tapi ya harus bersyukur. Negara kan lagi “melatih mental”—biar gue nggak manja sama angka, biar gue akrab sama konsep ikhlas yang tiap bulan diuji lewat slip gaji.

Dan lucunya, sebelum gue jadi PNS, hidup gue itu jadwal klinik padat, jelas, dan bisa gue kontrol. Setelah jadi PNS, hidup gue kayak Google Calendar yang bisa diedit orang lain. Siap diperintah ke mana pun. Gue pernah dua kali ditugasin ke puskesmas yang kosong dokternya. Masuk, beresin yang bisa dibenerin, tiga bulan kemudian ditarik lagi. Kayak patch update: instal, stabilin server, lalu uninstall. Yang penting ada dokter dulu biar sistem nggak merah.

Kadang tugas juga bikin gue merasa jadi “paket komplit”—dokter, pendamping, dan logistik berjalan. Disuruh berhari-hari di luar kota ngawal kontingen kabupaten. Nggak ada yang salah sih. Cuma menarik aja: di satu sisi kita diminta profesional, di sisi lain kita juga diminta serba bisa—biar negara hemat tenaga, hemat waktu, hemat biaya, tapi tetap bisa bilang, “pelayanan harus optimal ya.”

Dan ada momen-momen yang bikin definisi “tugas” jadi luas banget. Pernah tidur di tenda pantai karena backup tim rescue yang lagi nyari korban pesawat jatuh. Di situ gue sadar: di dunia abdi negara, kamu bisa makan mie instan sambil menatap laut, dan itu masih disebut “pengabdian.” Dramanya real, tapi tetap ada absen, laporan, dan kalau bisa jangan lupa dokumentasi—biar kelihatan negara hadir, dan kita juga hadir sebagai pemeran figuran yang harus tetap prima.

Yang bikin makin unik: semua itu bukan opsi, tapi konsekuensi. Karena jadi PNS itu paket bundling: gaji “versi hemat”, mobilitas “versi kejutan”, dan loyalitas “versi wajib”. Kamu bisa capek, tapi jangan kelihatan capek. Kamu boleh punya prioritas, tapi prioritas itu harus bisa disesuaikan dengan surat tugas. Kalau nggak bisa? Ya belajar jadi fleksibel. Atau belajar jadi “salah”.

Nah ini bagian yang paling elegan: kalau ada satu hal aja yang bikin gue dinilai “nggak sempurna menjalankan perintah”, ya gue harus siap sama risiko sanksi. Karena di sini, niat baik itu penting—tapi kadang kalah sama form, paraf, waktu, dan persepsi. Kamu bisa kerja habis-habisan, tapi telat satu prosedur, tetap aja: sistem lebih percaya pada dokumen daripada keringat.

Jadi iya, gue masuk PNS buat membahagiakan ortu. Tapi sekarang gue ngerti, kebahagiaan itu ada ongkosnya. Ongkosnya bukan cuma waktu dan tenaga, tapi juga latihan menelan hal-hal yang nggak selalu masuk akal—sambil tetap harus terlihat “siap, mampu, patuh.” Kalau boleh jujur, kadang rasanya kayak jadi manusia yang hidup di antara dua dunia: dunia pelayanan yang real, dan dunia administrasi yang merasa paling real.

Dan mungkin inilah doa paling realistis seorang PNS: semoga gue tetap waras, tetap punya hati, dan tetap bisa bilang “iya” tanpa mengubur diri sendiri. Karena kalau akhirnya yang tersisa cuma kepatuhan tanpa jiwa, ya kita bukan abdi negara—kita cuma jadi mesin fotokopi yang bisa tanda tangan.

Untuk sesama: kalau kamu sedang capek jadi “cukup baik” tapi masih dinilai kurang, ingat—kadang yang kurang bukan kamu, tapi cara sistem membaca manusia.