BAGIAN 2: Ketika Lo Paham Risiko Sanksi Disiplin, Tapi Tetap Nggak Tega Ninggalin Klinik
Nah, di titik ini dramanya naik level. Kalau bagian pertama itu soal dilema moral dan profesional, bagian kedua ini soal sesuatu yang lebih dingin: risiko sanksi disiplin. Karena lo tahu, di dunia ASN, meninggalkan perintah kedinasan itu bukan cuma “nggak enak”, tapi bisa dibaca sebagai pelanggaran. Ada aturan. Ada pasal. Ada konsekuensi. Dan yang paling bikin merinding: kadang niat baik tidak otomatis jadi pembelaan di meja administrasi.
Lo paham banget logika sistem: ada surat tugas, berarti ada perintah, berarti ada kewajiban. Di atas kertas, itu simpel. Tapi hidup lo bukan kertas. Hidup lo itu pasien beneran, jadwal beneran, keluhan beneran, orang sakit beneran yang datang bukan buat nambah angka laporan, tapi buat cari pertolongan. Dan lo dokter, bukan dekorasi jabatan.
Jadi lo berdiri di antara dua kalimat yang sama-sama berat:
“Kalau gue tinggalin klinik, gue mengkhianati profesi.”
“Kalau gue tinggalin surat tugas, gue berhadapan sama disiplin.”
Dan yang bikin capek itu bukan pilihannya. Yang bikin capek itu rasa sepi saat memutuskan. Karena kadang orang cuma lihat output: “kok nggak hadir?” tanpa mau dengar konteks: “karena ada pasien yang nggak bisa di-cancel begitu aja.”
Dalam psikologi organisasi, ini wilayah klasik konflik peran dan moral distress: lo tahu tindakan yang benar secara profesional, tapi sistem menekan ke arah yang berbeda (Kahn dkk., 1964; Jameton, 1984). Hasilnya? Kepala lo berisik, dada sesak, dan tidur lo jadi rapat koordinasi yang nggak kelar-kelar.
Satir halusnya gini: kadang birokrasi itu seperti punya keyakinan bahwa pelayanan kesehatan bisa dipause, seperti video YouTube. Tinggal tekan stop, lalu lanjut lagi besok. Padahal realitas klinik bukan konten, itu nyawa. Minimal kenyamanan. Minimal rasa aman pasien yang datang sudah menaruh harapan.
Tapi oke, kita realistis. Karena lo juga paham: kalau lo memilih tidak hadir kegiatan kedinasan, lo harus siap dengan konsekuensi administratif. Dan di sinilah kedewasaan bukan soal “berani melawan”, tapi soal membuat keputusan yang bisa lo pertanggungjawabkan secara logika, etik, dan bukti.
Kalau lo sampai memutuskan: “gue tetap di klinik,” maka jangan lakukan itu sebagai aksi diam-diam. Jangan jadi pahlawan senyap yang kemudian dituduh mangkir. Ini bukan soal takut, tapi soal strategi bertahan hidup dalam sistem.
Yang lo butuhkan adalah posisi yang rapi:
lo bukan menolak perintah, lo sedang mengelola risiko layanan.
lo bukan membangkang, lo sedang menjaga kewajiban profesional.
lo bukan cari aman, lo justru sedang ambil tanggung jawab yang lebih nyata.
Langkah yang bikin keputusan lo “berkelas” adalah: bikin jejak komunikasi. Kabari atasan sebelum acara dimulai, jelaskan alasan berbasis layanan dan jadwal pasien, tawarkan opsi (pengganti, laporan tertulis, kontribusi alternatif), dan pastikan ada bukti bahwa klinik memang berjalan dan pasien memang ada. Ini bukan pembenaran, ini akuntabilitas. Dalam sistem formal, sesuatu dianggap ada kalau ada catatannya. Pahit, tapi nyata.
Dan kalau sanksi tetap datang? Di situ lo harus kembali ke kalimat inti:
Gue memilih menjaga klinik karena itu adalah amanah profesi dan keselamatan layanan.
Keputusan lo tidak bebas risiko, tapi keputusan lo punya dasar moral yang kuat. Kadang hidup memang begitu: lo memilih benar, tapi tetap dibayar mahal.
Yang penting, lo tidak mengubah diri lo jadi orang yang menyesal seumur hidup cuma karena takut teguran. Karena teguran bisa selesai, tapi rasa bersalah karena ninggalin pasien itu suka menetap lebih lama daripada jabatan.
Jadi bagian kedua ini bukan ajakan untuk bandel. Ini ajakan untuk waras: kalau lo harus memilih klinik, pilih dengan cara yang profesional, terukur, dan tercatat. Supaya kalau ada yang bertanya “kenapa,” lo punya jawaban yang bukan emosi, tapi fakta.