BAGIAN 1 : Surat Tugas di Hari Libur vs Jaga Klinik: Dilema yang Nggak Spesifik Diatur di Modul “Manajemen ASN”
Ada satu dilema yang cuma dimengerti orang yang hidupnya dobel peran: di satu sisi lo punya surat tugas jabatan di kantor—resmi, berstempel, beraroma “wajib”. Di sisi lain, lo juga dokter yang sudah terjadwal melayani pasien di klinik, dan kebetulan kegiatan kantor itu jatuh di hari libur. Lalu lo berdiri di tengah, kepala berisik, dan hidup seperti nanya: “Mau jadi pejabat yang patuh, atau dokter yang bertanggung jawab?”
Secara aturan ASN, melaksanakan tugas kedinasan itu kewajiban. Disiplin PNS menuntut lo menjalankan perintah kedinasan dengan tanggung jawab, dan ada mekanisme hukuman disiplin kalau dianggap melanggar (Pemerintah RI, 2021; BKN, 2022). Jadi wajar kalau surat tugas bikin dada agak sesak—karena di dunia birokrasi, yang “kelihatan” sering lebih cepat dinilai daripada yang “diam-diam menyelamatkan orang”.
Tapi di sisi lain, profesi dokter itu punya kewajiban yang juga bukan main-main. Praktik kedokteran diwajibkan mengikuti standar profesi, standar prosedur, dan prinsip keselamatan pasien (Republik Indonesia, 2004). Di ranah etik, dokter dituntut menempatkan kepentingan pasien dan integritas profesi sebagai pegangan moral—bukan sebagai hobi musiman (MKEK IDI, 2012). Jadi kalau jadwal klinik itu sudah komitmen pelayanan, lalu lo tinggalkan mendadak tanpa pengaturan, risikonya bukan cuma soal “pasien kecewa,” tapi soal mutu layanan dan keselamatan.
Nah, di titik ini sebenarnya masalah utamanya bukan “lo pilih yang mana,” tapi “kenapa sistem suka bikin orang harus memilih dua hal yang sama-sama penting.” Ini textbook banget dalam psikologi organisasi: konflik peran muncul ketika tuntutan dua peran saling tabrakan dan bikin lo serba salah, bahkan kalau lo orang paling niat sedunia (Kahn dkk., 1964). Lo bukan kurang loyal. Lo cuma lagi ketemu situasi yang desainnya memang bikin orang kewalahan.
Kalau kita tarik garis yang paling waras: pelayanan klinik itu bukan acara santai yang bisa ditinggal kayak batal ngopi. Di klinik ada pasien, ada ekspektasi, ada tanggung jawab profesional. Sementara surat tugas jabatan itu representasi kepatuhan struktural. Dua-duanya bernilai. Tapi cara menanganinya harus dewasa: bukan pakai emosi, melainkan pakai logika yang rapi dan dokumentasi yang jelas.
Yang praktis bisa lo lakukan adalah menata masalah ini sebagai “manajemen risiko”, bukan drama moral. Lo mulai dari mengklarifikasi status kegiatan kantor: apakah itu benar-benar wajib hadir personal, apakah bisa digantikan, apakah ada opsi penjadwalan ulang, atau minimal ada pembagian tim sehingga kehadiran lo tidak menjadi satu-satunya kunci acara. Di birokrasi yang sehat, tugas itu bisa diatur—karena tujuan organisasi bukan membuat pegawainya tumbang, tapi membuat kerja berjalan.
Lalu lo komunikasikan kondisi klinik dengan lugas dan profesional. Bukan mode minta izin kayak anak sekolah, tapi mode memberi informasi berbasis tanggung jawab. Jelaskan bahwa lo punya jadwal layanan pasien yang sudah terbooking, dan meninggalkan tanpa pengaturan akan berdampak pada pelayanan. Ini bukan alasan kabur—ini argumentasi etis-profesional yang justru sejalan dengan kewajiban dokter menjalankan praktik sesuai standar (Republik Indonesia, 2004; MKEK IDI, 2012).
Kalau kantor tetap membutuhkan lo, maka komprominya bukan “tinggalin pasien,” tapi “atur pengganti klinik.” Lo cari cover yang kompeten, buat serah terima yang jelas, pastikan pasien tetap terlayani, dan semua terdokumentasi. Di sini lo sedang melakukan dua hal sekaligus: memenuhi tanggung jawab klinis dan mengurangi risiko organisasi. Etik kedokteran justru mendukung keputusan rujuk/serah terima ketika dokter tidak bisa melanjutkan layanan, asalkan dilakukan dengan benar dan demi kepentingan pasien (MKEK IDI, 2012).
Dan kalau tidak ada pengganti yang aman, lalu kantor memaksa juga, di situ lo masuk wilayah keputusan yang harus berbasis keselamatan. Karena pada akhirnya, loyalitas ke institusi tidak boleh membuat lo mengorbankan standar profesional. Bukan karena lo sok idealis, tapi karena konsekuensinya nyata. Dan kalau ada apa-apa di pelayanan, yang pertama kali ditanya biasanya bukan “siapa yang menyuruh,” tapi “kenapa layanan tidak dijaga.”
Intinya, pilihan paling elegan bukan memilih salah satu lalu mengorbankan yang lain. Pilihan paling elegan adalah membuat sistem kecil yang melindungi dua-duanya: kantor tetap jalan, klinik tetap aman. Lo bukan menolak tugas, lo sedang mengelola prioritas secara profesional.
Kalau ujungnya tetap harus memilih, gue akan bilang begini dengan satir tipis: surat tugas itu penting, tapi pasien bukan slide presentasi yang bisa dipindah jadwal seenaknya. Jadi keputusan lo harus bisa dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum—dan yang paling penting, bisa bikin lo tetap tidur tanpa dikejar rasa bersalah.