Keniscayaan RSUD Jatisari Menyesuaikan Regulasi Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi

Regulasi kesehatan di Indonesia itu seperti musim hujan: datang tiba-tiba, deras, dan kadang bikin banjir dokumen. Termasuk aturan baru tentang sistem rujukan berbasis kompetensi—yang mau nggak mau harus diikuti semua fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Jatisari. Bukan karena keinginan, tapi karena keniscayaan. Di dunia birokrasi kesehatan, “keniscayaan” artinya: siap tidak siap, tetap harus siap.

Konsep rujukan berbasis kompetensi secara teoritis sangat indah. Pasien dirujuk bukan karena tempatnya dekat atau karena “yang penting pindah,” tetapi karena rumah sakit tersebut memang mampu menangani kasusnya. Secara akademik, ini bentuk patient flow optimization, mengarahkan pasien ke titik layanan paling adil, aman, dan efisien (Donabedian, 1988). Dengan kata lain, rujukan bukan lagi sekadar perjalanan pasien, tapi perjalanan logika klinis.

Masalahnya, realitas tidak selalu segemas teori. RSUD Jatisari, seperti banyak rumah sakit daerah lainnya, hidup dalam zona antara idealisme dan keterbatasan. Di satu sisi, kompetensi SDM dan fasilitas harus terus naik kelas. Di sisi lain, ada kebenaran pahit: tidak semua peningkatan kompetensi bisa dipercepat hanya karena aturan berubah. Membangun kompetensi klinis itu butuh waktu, proses, pelatihan, dan—ini bagian favorit—anggaran.

Tapi justru di sinilah keniscayaan itu terasa: regulasi tidak menunggu kesiapan. Ia datang, mengetuk pintu, dan berkata, “Hai, aku sudah berlaku. Silakan sesuaikan diri.”

Maka RSUD Jatisari tidak punya pilihan selain membaca ulang portofolio layanannya: apa yang boleh dikerjakan, apa yang harusnya di-upgrade, dan apa yang sebaiknya diakui saja sebagai “belum mampu.” Kejujuran seperti ini bukan kelemahan, tapi fondasi sistem rujukan yang sehat. Karena rujukan berbasis kompetensi hanya bekerja kalau fasilitas kesehatan jujur terhadap batasannya. Dalam literatur layanan kesehatan, ini disebut capacity transparency—kecakapan mengakui kapasitas aktual demi keselamatan pasien (Hofmarcher, 2014).

Secara satir, bisa dibilang sistem ini seperti berkata kepada rumah sakit:
“Kalau kamu belum bisa, tidak apa-apa. Bilang saja. Yang penting jangan sok bisa.”
Karena sok kompeten dalam dunia klinis hanya menghasilkan satu hal: kekacauan yang berisiko fatal.

Dengan regulasi baru, RSUD Jatisari harus bergerak ke arah yang lebih strategis: mempertegas layanan unggulan, mengembangkan kompetensi tim medis, memperbaiki alur triase, dan menjalin komunikasi rujukan yang lebih rapi dengan rumah sakit jejaring. Ini bukan sekadar adaptasi teknis; ini pembentukan identitas baru. Rumah sakit harus tahu siapa dirinya, apa kekuatannya, dan apa yang sedang dibangun.

Dalam kacamata manajemen kesehatan, proses ini adalah bagian dari organizational alignment—kecocokan antara regulasi, kompetensi, strategi, dan operasional (Shortell & Kaluzny, 2006). Dalam kacamata sarkas, ini adalah fase, “Ya Tuhan, regulasinya ganti lagi… tapi ya sudahlah.”

Yang menarik, sistem rujukan berbasis kompetensi justru bisa menjadi peluang. Ia memaksa rumah sakit untuk lebih jujur, lebih fokus, dan lebih profesional. Rumah sakit tidak lagi berlomba menjadi “yang bisa semuanya,” tetapi “yang unggul di bidang yang tepat.” Kompetensi menjadi mata uang baru dalam ekosistem layanan kesehatan.

RSUD Jatisari, pada akhirnya, akan bergerak mengikuti arus keniscayaan ini. Bukan dengan mental “asal patuh,” tapi dengan strategi yang matang: memperkuat SDM, memetakan fasilitas, menyempurnakan clinical pathway, dan membangun jaringan rujukan yang tidak cuma administratif tetapi juga berbasis kepercayaan dan standar.

Karena sistem rujukan yang baik bukan yang cepat memindahkan pasien, tapi yang tepat menempatkan pasien. Dan kompetensi adalah kompasnya.

Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, RSUD Jatisari sedang memasuki fase perkembangan di mana standar layanan tidak hanya ditentukan oleh semangat bekerja, tapi oleh kecocokan kompetensi dengan kebutuhan pasien. Itu bukan beban; itu evolusi.