HARI GURU, DAN DRAMA BULLYING: KETIKA SEKOLAH TIDAK AMAN, PEMIMPIN TURUN TANGAN
Kadang hidup suka lucu. Saat jelang akan merayakan Hari Guru Nasional—momen yang harusnya penuh bunga, nostalgia, dan ucapan manis—tapi tiba-tiba Karawang digetarkan oleh kasus bullying yang bikin satu kabupaten ikut tegang. Dan di tengah panasnya isu itu, muncullah sosok Bupati Aep Syaepuloh, S.E. yang langsung turun tangan, bukan cuma lewat pernyataan resmi, tapi lewat langkah nyata yang bikin kita mikir, “Oke, ini bukan main-main.”
Begitu kasus bullying di SMP wilayah Rawamerta viral dan korban harus dirawat di RSUD Karawang, Bupati Aep nggak nunggu lama. Beliau datang langsung ngecek kondisi korban, memastikan pemulihan fisik dan psikologisnya dikawal. Secara akademik, ini penting, karena trauma akibat bullying bukan cuma persoalan luka tubuh, tapi juga luka mental yang bisa nempel lama (Menesini & Salmivalli, 2017).
Setelah itu, Bupati Aep langsung memanggil Kadisdikpora dan kepala sekolah terkait untuk laporan lengkap. Ini bukan sekadar memanggil untuk “klarifikasi manis”—ini bagian dari accountability chain, proses formal untuk memastikan sekolah tidak mengabaikan deteksi dini perundungan. Dalam teori manajemen publik, pemimpin daerah seperti Bupati memiliki peran sebagai policy enforcer yang memastikan kebijakan proteksi anak berjalan efektif (Peters, 2019).
Yang menarik, respons cepat ini bukan tindakan spontan tanpa fondasi. Karawang sebelumnya sudah membentuk TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan), sebuah upaya struktural untuk mereduksi risiko kekerasan dan bullying di sekolah. Pendekatan semacam ini sesuai dengan kajian keselamatan anak yang menyebut bahwa pencegahan kekerasan membutuhkan kombinasi regulasi, edukasi, dan kultur sekolah yang aman (Espelage, 2014).
Dan sekarang kita masuk ke konteks yang bikin refleksi ini makin “ngena”: Hari Guru Nasional, 25 November. Tahun ini temanya “Guru Hebat, Indonesia Kuat”—dan rasanya relevansinya makin terasa ketika kasus bullying mencuat persis menjelang hari penting itu. Karena jujur, guru bukan cuma pengajar rumus dan tata bahasa; mereka juga penjaga awal ekosistem psikologis kelas.
Kalau kita tarik ke teori pendidikan, guru punya pengaruh terbesar kedua terhadap kesuksesan siswa setelah lingkungan keluarga (Hattie, 2013). Dan dalam isu bullying, guru adalah radar terdekat. Kalau radarnya sensitif, kasus bisa dicegah sebelum meledak. Kalau radarnya tumpul, kasus kecil bisa berubah jadi tragedi sosial.
Di titik ini, Bupati Aep dan para guru sebenarnya lagi berada dalam misi yang sama—meski dari dua ujung yang berbeda.
• Bupati Aep turun tangan memastikan sistemnya benar.
• Guru di lapangan memastikan budayanya aman.
Satu memperkuat struktural, satu menjaga situasional. Dan kalau dua sisi ini berjalan bareng, peluang bullying bertahan jadi makin tipis.
Yang bikin refleksi ini makin lucu tapi mendalam adalah: perayaan Hari Guru biasanya penuh ucapan manis, tapi tahun ini kita seperti dipaksa bercermin. Kita diingatkan bahwa guru bukan cuma “pahlawan tanpa tanda jasa”, tapi garda depan keamanan emosional anak-anak. Dan pemerintah daerah bukan cuma penanda tangan kebijakan, tapi penjaga sistem ketika sekolah goyah.
Bupati Aep mengirim pesan jelas: Karawang harus jadi tempat yang aman bagi anak-anak. Dan guru, sesuai hari peringatannya, punya peran yang sama besarnya dalam menjaga ruang kelas tetap waras.
Dalam bahasa akademik:
ketika governance dan pedagogi bersinergi, risiko bullying turun secara signifikan (De Luca et al., 2019).
Dalam bahasa gue:
ketika Bupati bergerak, guru peka, dan sekolah melek—bullying kehilangan “panggung”.
Pada akhirnya, Hari Guru tahun ini terasa bukan sekadar seremoni nasional, tapi pengingat bahwa masa depan anak-anak Karawang ditentukan oleh dua hal: pemimpin yang tegas, dan guru yang hadir sepenuh hati.