Saat Karawang Dibangun dari Akar: Cara Bupati Aep Ngejar Fasilitas Dasar Biar Hidup Warga Nggak Serba ‘Nanti Dulu’

Gue selalu percaya bahwa sebuah kota itu kerasa “hidup” bukan dari gedung-gedung tinggi, tapi dari fasilitas dasarnya: jalan yang bikin orang nggak stres, rumah sakit yang bikin orang merasa aman, ruang publik yang bikin warga punya tempat buat napas. Dan di Karawang, gue ngeliat upaya pemerintah daerah—lewat kebijakan dan langkah Bupati Aep—lagi nyoba ngejar itu semua kayak maraton yang nggak boleh berhenti.

Yang paling kerasa duluan adalah ambisi buat nyelesain bottleneck yang udah kayak legenda: akses jalan. Pembangunan underpass di Jalan Surotokunto itu bukan sekadar proyek beton, tapi upaya mengurai simpul kesabaran warga yang tiap hari harus berhadapan sama antrean perlintasan kereta. Dalam teori perencanaan kota, akses mobilitas yang lancar itu fondasi kesejahteraan, karena ngurangin beban kognitif dan waktu tempuh yang bikin hidup lebih efisien (Gehl, 2010). Jadi bukan cuma soal kendaraan lewat, tapi soal kualitas hidup yang naik pelan-pelan.

Lanjut ke fasilitas olahraga dan ruang publik—Stadion Singaperbangsa dan GOR Panatayudha lagi digarap biar balik jadi tempat berkumpul yang beneran layak. Ruang publik yang baik itu punya dampak psikologis yang gede: bikin orang lebih terhubung, lebih aman, lebih sehat secara mental (Oldenburg, 1999). Dan jujur, Karawang butuh itu. Warga butuh tempat buat ketawa, olahraga, nongkrong sehat, bukan cuma mall dan pabrik.

Tapi yang paling emosional menurut gue adalah urusan kesehatan. Gue nggak bisa ngebayangin betapa berat bebannya ketika pemerintah daerah harus mikir gimana cara ningkatin layanan rumah sakit, sementara kebutuhan terus naik. Penambahan kapasitas IGD, rencana perluasan rumah sakit tipe B, sampai pembenahan fasilitas yang udah ada—ini bukan proyek yang keliatan glamour, tapi inilah proyek yang nyentuh hidup orang satu per satu. Dalam studi kesehatan publik, akses cepat ke layanan gawat darurat itu literally penyelamat nyawa (Rosen, 2015). Dan itu yang lagi dikejar.

Di sisi lain, ada satu hal penting yang kadang warga nggak sadar: penegasan supaya pengembang perumahan nyediain fasos dan fasum yang terpusat. Kebijakan ini kedengarannya administratif, tapi efek sosialnya gede. Fasilitas dasar yang dekat dan terencana bikin masyarakat merasa punya “komunitas,” bukan cuma deretan rumah tanpa jiwa (Jacobs, 1961). Pemerintah lagi mencoba bikin pemukiman bukan cuma tempat tidur, tapi tempat hidup.

Tentu aja, semuanya nggak mulus. Anggaran itu kayak puzzle yang tiap tahun harus dirakit ulang. Eksekusi proyek itu selalu tarik-menarik antara harapan dan realita. Tapi di balik itu semua, lo bisa ngeliat ada usaha keras buat ngejar Karawang yang lebih layak, lebih manusiawi.

Dan buat gue, ini penting buat disadari: fasilitas dasar bukan hadiah. Itu hak. Upaya pemerintah memenuhi itu bukan bentuk kemurahan hati, tapi bagian dari kontrak sosial antara warga dan negara (Rawls, 1971). Ketika pemerintah bergerak, warga punya ruang buat berharap. Ketika warga punya harapan, kota ini pelan-pelan punya denyut.

Jadi kalau hari ini Karawang lagi dibangun dari akar—dari jalan, rumah sakit, ruang publik, sampai fasilitas perumahan—gue rasa ini perjalanan panjang yang layak kita ikuti bareng-bareng. Karena pada akhirnya, fasilitas dasar itu bukan cuma soal bangunan. Tapi soal rasa aman, rasa layak, dan rasa punya tempat di kota sendiri.